Tugas Pokok dan Fungsi

Minggu, 07 September 2014

Sesuai dengan Keppres Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memiliki fungsi:
  • Penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian
  • Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah
  • Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah
  • Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  • Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional
  • Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Ssipil Daerah (PNSD)
  • Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNSD
  • Penyelenggaraan administrasi PNSD
  • Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah
  • Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

RINCIAN TUGAS POKOK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI 

(PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 59 TAHUN 2008) 

KEPALA BADAN
Kepala Badan mempunyai tugas :  
a. menyusun rencana dan program kerja Badan;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
c. merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. menyiapkan tata usaha kepegawaian sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, bahan petunjuk pengangkatan dan penerimaan pegawai, pengembangan karir pegawai, melaksanakan mutasi, meningkatkan kesejahteraan, pemberian penghargaan, serta pemberhentian dan pensiun;
g. melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;  
  d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
  e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
  f. mengelola urusan surat menyurat ;
  g. melaksanakan urusan kepegawaian;
  h. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  i. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
  k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;
  d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Badan dan UPT;
  e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan Badan dan UPT;
  f. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
  g. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan;
  h. mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
  i. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;  
  d.
melaksanakan penatausahaan keuangan;
  e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  f. melaksanakan pengawasan keuangan;
  g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
  h. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
 
Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai
Kepala Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  b. memberi petunjuk kepada kepala Sub Bidang;
  c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
  d. menilai prestasi kerja bawahan;
  e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
  f. menyiapkan data dan formasi CPNS;
  g. merencanakan penyaringan dan pengadaan CPNS;
  h. menyelenggarakan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  i. menyelenggarakan kesejahteraan pegawai baik material maupun non material sesuai dengan peraturan perundangan;
  j. memberikan masukan atau usulan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
(1) Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;
  d. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan formasi;
  e. menyelenggarakan pengadaan CPNS sesuai formasi yang diperoleh dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  f. menyelenggarakan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  g. menyelenggarakan pengambilan sumpah dan janji PNS;
  h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;
  d. menyelenggarakan kesejahteraan pegawai baik material maupun non material;
  e. mengerjakan segala usaha yang berhubungan dengan pemberian tanda jasa/penghargaan kepada pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  f. melaksanakan penyelesaian Bapertarum PNS, jaminan hari tua, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya, Taspen, asuransi jiwa dan tunjangan hari raya;
  g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
     
Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai
Kepala Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang;
  c. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang;
  d. menilai prestasi kerja bawahan;
  e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
  f. mengolah, menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK );
  g. mengolah sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
  h. menyelenggarakan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas;
  i. menyelenggarakan pemutakhiran data PNS di Provinsi;
  j. mengkoordinasikan pemutakhiran data di Kab/Kota;
  k. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) untuk pimpinan instansi Pemerintah Provinsi Bali;
  l. mengurus permohonan kartu istri/kartu suami dan kartu pegawai sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  m. menyelenggarakan kedudukan hukum pegawai dan mengembangkan dinamika pemahaman terhadap perundang-undangan;
  n. memberi masukan atau usulan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
(1) Kepala Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan;
  d. mengurus permohonan kartu istri/kartu suami dan kartu pegawai sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  e. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) untuk pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  f. mengelola sistem informasi dan manajemen kepegawaian, mengurus arsip/dokumen tata naskah pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  g. mengkoordinasikan pemutakhiran data PNS di Kab/Kota;
  h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
  b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  c. menilai prestasi kerja bawahan ;
  d. menyelenggarakan kedudukan hukum pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  e. menyebarluaskan dan mengembangkan dinamika pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pegawai yang bersangkutan;
  f. mempersiapkan bahan petunjuk teknis penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan pengaduan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  g. menyelenggarakan proses pensiun pegawai;
  h. menyelenggarakan proses tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara;
  i. menyelenggarakan proses pemberian uang tunggu dan uang duka tewas;
  j. melaksanakan administrasi kepegawaian tentang permohonan ijin perkawinan dan perceraian;
  k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
     
Bidang Mutasi Pegawai 
Kepala Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas:
  a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang;
  c. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang;
  d. menilai prestasi kerja bawahan;
  e. menyiapkan bahan analisis, usulan, laporan serta penyelesaian naskah keputusan kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota golongan IV/a keatas dan PNSD dilingkunga Pemprov Bali;
  f. mutasi perpindahan pegawai antar kabupaten/kota, antar provinsi;
  g. melaksanakan perpindahan/mutasi pegawai;
  h. memberikan pesangon bagi PNS pindah tugas karena kebutuhan organisasi;
  i. melaksanakan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
  j. menyelenggarakan kenaikan gaji berkala;
  k. menyelenggarakan peninjauan masa kerja PNS;
  l. melaksanakan proses cuti PNS;
  m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
 
(1) Kepala Sub Bidang Mutasi I mempunyai tugas:
a.   menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
b.   memberikan petunjuk kepada bawahan;
c.    menilai prestasi kerja bawahan;
d.   menyiapkan bahan analisis, usulan, laporan serta penyelesaian naskah keputusan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja dan cuti PNS, meliputi PNS Daerah Kabupaten/Kota Golongan IV/a keatas  dan PNS Daerah di lingkungan Inspektorat Provinsi Bali, Dinas-dinas Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Kantor-kantor Provinsi Bali dan Sekretariat KPID Bali;
e.    melaksanakan mutasi perpindahan pegawai antar kabupaten/kota antar Provinsi;
f.     melaksanakan perpindahan / mutasi pegawai;
g.    memberikan pesangon bagi PNS pindah tugas karena kebutuhan organisasi;
  1.    melaksanakan sistem pengendalian intern;
i.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j.     melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
 
(2) Kepala Sub Bidang Mutasi II mempunyai tugas:
  1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. menyiapkan bahan analisis, usulan, laporan serta penyelesaian naskah keputusan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, peninjauan  masa  kerja, cuti PNS, meliputi PNS Daerah Kabupate/Kota  Golongan IV/a ke atas, PNS daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan-badan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit;
  5. melaksanakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  6. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
 
Bidang Pengembangan Pegawai 
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas :
a.    menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b.    mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang;
c.    memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang;
d.    menilai prestasi kerja bawahan;
e.    membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
f.     merancang pengembangan karir pegawai melalui jabatan struktural dan fungsional serta merencanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, penyaringan calon peserta diklat dalam jabatan, pendidikan formal dan diklat kader pemerintahan, serta penugasan/penempatan kembali alumni pendidikan formal dan diklat kader pemerintahan;
g.    melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i.      melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
 
(1) Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
a.    menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
b.    memberikan petunjuk kepada bawahan;
c.    menilai prestasi kerja bawahan;
d.    mengumpulkan data dan menyiapkan administrasi pegawai dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
e.    menyiapkan administrasi proses konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
f.     menyelenggarakan ujian dinas berdasarkan data PNS yang harus mengikuti ujian dinas;
g.    melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i.      melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
 
(2) Kepala Sub Bidang Calon dan Alumni Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. menilai prestasi kerja bawahan;
  4. mengumpulkan data dan menyiapkan administrasi serta menyelenggarakan penyaringan calon peserta diklat dalam jabatan, pendidikan formal dan diklat kader pemerintahan;
  5. menyelenggarakan latihan prajabatan untuk golongan I,II, dan III berdasarkan data nama-nama CPNS yang harus mengikuti latihan untuk memenuhi syarat pengangkatan pegawai;
  6. menyiapkan administrasi penugasan/penempatan kembali PNS alumni pendidikan formal dan diklat kader pemerintahan;
  7. membuat konsep pengajuan tunjangan dan sumbangan pendidikan bagi mahasiswa ikatan dinas/tugas belajar;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang diundangkan pada tanggal 20 April 2011 maka Rincian Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2011 yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2012.

 

Informasi